Jakarta, @faktaonenews.com –
Partai Golkar Firman Soebagyo sebagai anggota komisi lV DPR mendesak pemerintah yaitu menteri pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengungkap secara resmi kepada publik terkait masalah 212 merek beras oplosan.
Bapak Firman mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum alias satgas pangan polri juga harus segera merilis apa saja 212 merek beras yang di duga di oplos, agar menghilangkan ketakutan masyarakat.
Ucap bapak Firman “Karena ini kan sudah terlanjur dipublikasikan oleh pak menteri pertanian sehingga masyarakat itu, jangan dibebani rasa ketakutan terhadap masalah beras oplosan, jangan sampai masyarakat yang sudah terlanjur beli, itu kan harus tau dampak dari beras oplosan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat”
Menurut bapak Firman sendiri tidak adanya pengumuman resmi dari pemerintah terkait hal ini, dapat menimbulkan kesalahpahaman atau kebingungan seperti halnya yang disebutkan oleh pihak ID Food.
“Kemudian juga terkait dengan masalah kerugian yang Rp99 triliun, ini juga belum ada rilis secara resmi dari pemerintah. Oleh karena itu agar ini tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang berkelanjutan hendaknya aparat penegak hukum dan menteri yang mengumumkan itu segara menyampaikan, membuka data itu kepada publik” teganya
Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman memberitahukan awal mula ditemukannya praktik beras oplosan yang dijual dengan harga premium. Akibat praktek culas ini, konsumen harus menanggung kerugian Rp99 triliun/tahun.
Dalam rapat bersama komisi IV DPR, menteri tani bapak Amran menyampaikan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan harga dalam 2 bulan terakhir. Dia Menyebut harga gabah petani menurun, padahal harga beras ditingkat konsumen naik.
“Kita mencoba menganalisa karena dimana dua bulan lalu, itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan. Kami ulangi, penurunan harga terjadi di penggilingan atau petani, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen.” ujar Mentan Amran di Ruang Komisi IV DPR, Jakarta
Beliau menjelaskan, berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) produksi beras naik 14% atau lebih dari 3 Juta ton. Ian juga menyebut, pasokan tersebut melebihi kebutuhan nasional. Namun dipasaran, harga konsumen tetap naik sementara harga petani menurun. Dari pertemuan tersebut, kementerian petani melakukan pengecekkan dilapangan yang berada di 10 provinsi dengan menguji 268 merek.
“Kemudian kami lakukan sampel, itu kami juga cek di laboratorium. Ini kami periksa di 13 laboratorium. Kemudian ini 85 persen yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium.” ungkapnya
Penulis: Aliya dan Ocha
