Sumsel, Faktaonenews.com
Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatra Selatan menyatakan dukungan penuh kepada Ombudsman Sumatra Selatan dalam upaya mengawal dan memperbaiki akses pendidikan bagi seluruh anak-anak di wilayah Sumatra Selatan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas.
Dalam pernyataan resminya, Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan menyampaikan bahwa mereka akan terus mendukung Ombudsman dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan yang timbul terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024. Diketahui bahwa PPDB tahun ini mengalami berbagai kendala dan permasalahan yang membuat proses penerimaan siswa menjadi tidak optimal.
Koordinator koalisi, Ki Moes Mulyono menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah tegas Ombudsman Sumsel dalam memanggil seluruh kepala sekolah untuk membahas dan mencari solusi atas carut-marutnya pelaksanaan PPDB. “Kami mendukung penuh upaya Ombudsman Sumsel untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB. Kami berharap melalui intervensi ini, permasalahan yang ada dapat segera diatasi sehingga tidak merugikan calon peserta didik dan orang tua,” ujar Ki Moes.
Menurut data yang diterima di posko pengaduan Himpka sejumlah keluhan muncul terkait sistem zonasi, transparansi, dan ketidakadilan dalam proses seleksi. Masalah ini, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada kualitas pendidikan di Sumatra Selatan.
Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatra Selatan juga menyerukan kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem pendidikan. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mendukung setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Akses pendidikan yang merata dan adil adalah hak setiap anak, dan kami akan terus berjuang untuk mewujudkannya,” tambah Ki Moes.
Dukungan dari Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan, diharapkan upaya Ombudsman Sumsel dalam menanggulangi permasalahan PPDB tahun 2024 dapat berjalan lebih efektif, serta membawa perubahan positif bagi sistem pendidikan di Sumatra Selatan.
*M.Ali
