Terancam Punah Perahu Bidar: Revitalisasi Jadi Fokus Utama

HomeUncategorized

Terancam Punah Perahu Bidar: Revitalisasi Jadi Fokus Utama

Sumsel, Faktaonenews.com

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI Sumatera Selatan (Sumsel) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mewujudkan Ekosistem Pelestarian Perahu Bidar” di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang pada Kamis (29/8/24). FGD ini bertujuan untuk memperkuat upaya pelestarian budaya perahu bidar yang menjadi salah satu ikon tradisional Palembang.

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa narasumber kunci, termasuk Ahmad Mahendra, S.Sos, Direktur Musik, Perfilman, Media sekaligus Plt Kepala Museum dan Cagar Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ahmad Mahendra menegaskan komitmennya untuk melakukan revitalisasi bidar mulai tahun depan dengan memasukkan program ini dalam anggaran.

“Saya akan memastikan revitalisasi bidar akan dilaksanakan. Kerjasama dengan Pemkot Palembang harus tetap solid, dan kami siap mendukung dengan memasukkan program ini dalam anggaran tahun depan,” ujar Ahmad Mahendra.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun sponsor dari perusahaan tetap diperbolehkan, pengendalian utama harus berada di tangan Pemkot Palembang, dan penting untuk terus mengadakan workshop guna memperkuat ekosistem pelestarian bidar.

Selain itu, Idham Bachtiar Setiadi, Ph.D., Ketua Yayasan Suar Bahri Kultura dan pegiat revitalisasi kebudayaan bahari, mengajak semua pihak untuk memperkuat ekosistem budaya bidar dengan melibatkan generasi muda.

Namun, pelestarian bidar dihadapkan pada tantangan besar. Budayawan Palembang, Vebri Al Lintani, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa lomba bidar kini kehilangan daya tariknya, berbeda dengan era 80-an dan 90-an. Menurutnya, tingginya biaya untuk memiliki dan merawat bidar menyebabkan perahu ini lebih banyak dimiliki oleh perusahaan daripada masyarakat.

 

“Biaya merawat dan membeli bidar bisa mencapai ratusan juta rupiah. Akibatnya, banyak perusahaan yang membuat merek bidar sendiri, bukan lagi milik rakyat. Padahal, seharusnya perusahaan berperan sebagai sponsor,” kata Vebri.

Sejarawan Universitas Sriwijaya, Dr. Dedi Irwanto, menyoroti pentingnya mencontoh pelaksanaan bidar di Pedamaran, di mana peran pemerintah hanya sebagai fasilitator, sementara masyarakat yang menjadi penggerak utama.

*M.Ali*