Palembang, Faktaonenews.com
Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk mengubah fungsi Gedung Kesenian Palembang menjadi restoran memicu protes dari kalangan seniman dan budayawan setempat. Langkah ini muncul sebagai bagian dari upaya mengembangkan wisata sungai di kawasan Benteng Kuto Besak, termasuk menghidupkan kembali Kuto Besak Theatre Restaurant (KBTR).
Penjabat (Pj) Walikota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta, bersama Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Palembang, Affan Prapanca, mengusulkan pemanfaatan Gedung Kesenian Palembang sebagai pusat bisnis kuliner. Namun, rencana tersebut mendapat kritik keras dari berbagai pihak yang peduli dengan pelestarian seni dan budaya di kota ini.
Pada Senin (5/8), Ucok Abdulrauf Damenta mengadakan pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB), Dewan Kesenian Palembang (DKP), Dewan Kesenian Sumatera Selatan (Sumsel), seniman, dan budayawan di ruang rapat Balai Kota Setda Palembang. Pertemuan ini membahas keberatan dan masukan dari komunitas seni dan budaya terkait rencana perubahan fungsi Gedung Kesenian.
Ketua AMPCB, Vebri Al Lintani, menekankan pentingnya regulasi yang jelas (Perwako) untuk pengelolaan gedung tersebut serta perlunya pelibatan AMPCB dan DKP dalam setiap kegiatan yang terkait. “Posisi tawar Dewan Kesenian Palembang sebagai pengelola harus diatur melalui regulasi yang jelas. Setiap kegiatan harus melibatkan AMPCB dan DKP, jangan sampai tidak dilibatkan,” tegas Vebri.
Vebri juga mengkritik kebijakan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang dinilai sering berjalan sendiri tanpa konsultasi, seperti yang terjadi pada Festival Museum beberapa waktu lalu. “Kami merasa tidak dihargai sebagai bagian dari komunitas yang seharusnya dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya di kota ini,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Pj Walikota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta, berharap Gedung Kesenian Palembang dapat lebih aktif dengan program-program seni dan budaya yang rutin dilakukan. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengubah estetika gedung, melainkan untuk merekonstruksi ulang sejarah dan budaya Palembang. “Tujuan kita adalah merekonstruksi ulang sejarah dan budaya masa lalu agar seni budaya melayu di Palembang tidak hilang. Kita harus menghidupkan kembali sejarah dan budaya tersebut bersama dengan stakeholder terkait,” kata Ucok.
Ucok menekankan pentingnya menjaga warisan budaya melayu Palembang di tengah perkembangan zaman. “Sejarah tidak boleh hilang, meski zaman terus berkembang,” pungkasnya. Harapan ke depan adalah agar seni budaya melayu di Palembang, terutama sejarahnya, tidak hilang seiring perkembangan zaman yang terus berjalan.
Kontroversi ini menunjukkan betapa pentingnya melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pelestarian seni dan budaya lokal. Pemkot Palembang diharapkan dapat mencari solusi yang memuaskan semua pihak dan tetap menjaga kekayaan budaya kota ini.
(M.Ali)
