KAB. TANGERANG, faktaonenews.com –
Proyek renovasi ruang kelas SDN Sarakan 1, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, yang menelan anggaran sebesar Rp 832 juta dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, kini menuai sorotan tajam. Proyek yang digarap oleh CV. MIKA KONTRUKSI dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender, diduga kuat syarat kelalaian dan pelanggaran teknis.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan. Salah satu yang paling mencolok adalah penggunaan besi jenis holo yang diduga bekas dan berkarat pada struktur kuda-kuda atap. Secara teknis, besi holo bukanlah material yang ideal untuk struktur utama bangunan, terlebih jika dalam kondisi tidak layak. Praktik ini sangat membahayakan keselamatan konstruksi dan berpotensi menciptakan resiko keruntuhan di kemudian hari.
Tak hanya itu, proses pemasangan keramik lantai dilakukan tanpa membongkar lapisan keramik lama. Menurut pengakuan pekerja, lantai lama hanya diretakkan sebelum keramik baru dipasang. Padahal, tindakan ini bertentangan dengan standar konstruksi yang mewajibkan permukaan dasar yang stabil dan bebas dari rongga agar tidak terjadi pergeseran, keretakan, atau kegagalan adhesi pada keramik baru.
Ironisnya, seluruh pekerja di lokasi tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diatur dalam aturan keselamatan kerja. Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja beralasan bahwa APD sedang dijemur karena basah akibat hujan. Tak terlihat pula keberadaan pelaksana dari pihak rekanan, bahkan pengawas dari Dinas Pendidikan disebut hanya sempat muncul beberapa hari lalu dan tidak aktif melakukan pemantauan.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, yang coba dikonfirmasi terkait temuan tersebut, belum memberikan jawaban.
Menanggapi hal tersebut, aktivis pengawasan kebijakan publik, Azis Gondrong, angkat bicara. Ia menyayangkan lemahnya pengawasan dan dugaan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi.
“Proyek pendidikan dengan anggaran ratusan juta rupiah seharusnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jika benar besi bekas dipakai dan keramik hanya ditimpa tanpa bongkaran, itu jelas mengarah pada kegagalan kualitas bangunan. Apalagi pekerja tanpa APD, ini menunjukkan pelaksana abai terhadap keselamatan,” tegas Azis
Ia juga menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang seolah lepas tangan.
“Ketidakhadiran pelaksana dan lemahnya pengawasan dinas mempertegas bahwa proyek ini tidak dikawal secara profesional. Kalau begini modelnya, jangan salahkan publik jika mulai curiga ada permainan anggaran,” tambahnya.
Proyek-proyek pendidikan seyogianya menjadi contoh pelaksanaan terbaik, mengingat menyangkut keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Temuan ini menambah daftar panjang lemahnya kualitas proyek pemerintah yang didanai oleh uang rakyat.(Ddy/Tim).
