Tangerang, faktaonenews.com
Carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) online tahun 2022 menuai polemik para orang calon siswa / siswi peserta didik baru.
Pasal nya mulai dari penerimaan sistem Zonasi, Apirmasi maupun Prestasi, semua nya di duga bermasalah.
Banyak nya kecurangan yang terjadi saat pendaftaran penerimaan baik zonasi apirmasi, maupun prestasi. Salah satu orang tua siswa, ibu Ipah yang tinggal di RT 02/03 Jl. Sunan Giri Pondok Pucung Kota Tangerang mengatakan “mulai dari zonasi, anak saya tidak lolos padahal temen nya yang jarak nya jauh di terima, anak saya punya kartu KIP juga tidak lolos, prestasi apa lagi kalah sama yang beli bangku sekolah” kata nya .
Sistem PPDB tahun 2022, Sangat buruk dari tahun tahun sebelum nya. Dinas Pendidikan Provinsi Banten tentu harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Banten .
Berdasarkan UU RI no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di sebutkan bahwa, “Sistem pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan evesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan, Sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal , Nasional dan Global .
Sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
Berdasarkan keterangan H Soleh Harahap, Koordinator BARATA (Barisan Perjuangan Rakyat Jelata) Banten 2/7/2022, “Menurut nya dari ratusan aduan yang masuk ke dalam posko pengaduan Barata, Hampir sebagian besar mengeluhkan dengan jarak nya siswa titipan yang di sinyalir di lakukan oleh kepala sekolah.
Dan di duga atas sepengetahuan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten .
“kondisi ini tentu nya sangat merugikan masyarakat, khusus nya masyarakat miskin yang sudah jelas hak nya di duga di rampas paksa oleh oknum kepala sekolah ” ungkap nya .
” Dari data yang kita punya kondisi ini banyak terjadi di sekolah SMAN 3 Kota Tangerang, Sudah jelas jelas mereka memiliki berbagai Kartu penerima manfaat, namun fakta nya mereka di hempas di nyatakan tidak di terima bersekolah di SMAN 3 kota Tangerang milik pemerintah ” ujar nya .
Pelaksanaan PPDB di Provinsi Banten harus segera di Audit dan harus di publikasikan kepada publik, Lantaran pelaksanaan PPDB di kota Tangerang di nilai sarat dengan kecuranga yang di sinyalir di lakukan secara masif, terstruktur, dan sistimatik.
PPDB juga di harapkan mampu menjadi titik Awal dalam menyelesaikan persoalan PPDB di Banten, Jangan hanya karena nila setitik rusak susu Sebelanga .
Penulis : An/Kas
COMMENTS